Rp15,26 Miliar Jadi Sorotan! Ada Apa di Balik 8 Paket Pengadaan Dinkes Tasikmalaya?

Southsulawesinews25.com — TASIKMALAYA, JAWA BARAT — Polemik terkait delapan paket pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp15,26 miliar tidak semata-mata berkaitan dengan apakah transaksi dilakukan melalui e-katalog atau tidak.

Ada rangkaian proses yang perlu dilihat secara utuh, mulai dari bagaimana kebutuhan ditetapkan, barang atau jasa direncanakan, spesifikasi disusun, hingga kontrak dilaksanakan dan pekerjaan diserahterimakan.

Dalam konteks tersebut, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki posisi penting untuk memastikan proses pengadaan yang menjadi perhatian publik tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Ketentuan mengenai pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan dan evaluasi terhadap proses pengadaan.

Dengan demikian, pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan apakah pembelian dilakukan melalui e-katalog.

DARI PERENCANAAN HINGGA SERAH TERIMA

Yang menjadi penting adalah menelusuri bagaimana keputusan pengadaan tersebut terbentuk.

Sedikitnya terdapat sejumlah tahapan yang dapat dilihat secara berkesinambungan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan pengadaan, pemaketan, penyusunan spesifikasi teknis, analisis pasar, penentuan volume, pemilihan produk atau penyedia, negosiasi, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran hingga serah terima.

Setiap tahapan memiliki dasar pertimbangan serta dokumen pendukung yang dapat diuji.

Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan hanya mengenai metode pembelian, tetapi juga apakah seluruh keputusan yang diambil memiliki dasar yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

PROFESSIONAL JUDGMENT PPK

Salah satu aspek yang layak menjadi perhatian adalah professional judgment Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengambil keputusan pengadaan.

Penelusuran dapat diarahkan pada sejumlah hal, antara lain apakah kebutuhan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil, apakah telah terakomodasi dalam perencanaan dan RUP, serta apakah pemaketan dan spesifikasi teknis disusun berdasarkan kebutuhan yang objektif.

Selain itu, kondisi pasar, kewajaran volume, pilihan produk, harga, proses negosiasi, hingga dasar pemilihan penyedia juga merupakan bagian dari rangkaian yang dapat diperiksa sesuai kewenangan dan ruang lingkup pengawasan.

Dengan kata lain, e-katalog merupakan bagian dari proses, bukan satu-satunya indikator untuk menilai keseluruhan tata kelola pengadaan.

DOKUMEN MENJADI KUNCI

Untuk memastikan ada atau tidaknya persoalan dalam delapan paket tersebut, dokumen pengadaan menjadi titik penting.

Mulai dari dokumen perencanaan, RUP, spesifikasi teknis, kajian atau analisis yang menjadi dasar keputusan, dokumen pemilihan produk, negosiasi, surat pesanan atau kontrak, bukti pelaksanaan pekerjaan, dokumen pembayaran hingga berita acara serah terima dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses tersebut berlangsung.

Karena itu, pemeriksaan berbasis dokumen dan fakta menjadi penting agar penilaian terhadap pengadaan tidak berhenti pada asumsi maupun persepsi.

Publik pada akhirnya membutuhkan kepastian: apakah seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, apakah kebutuhan pemerintah daerah terpenuhi secara efektif, dan apakah setiap keputusan dalam proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan tersebut berada dalam ruang pengawasan yang dapat dilakukan APIP sesuai kewenangannya.

Hingga ada hasil pemeriksaan resmi, setiap dugaan atau persoalan dalam proses pengadaan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai hal yang harus diverifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Dengan begitu, persoalan delapan paket pengadaan senilai sekitar Rp15,26 miliar tersebut dapat dilihat secara utuh—bukan hanya dari di mana barang dibeli, tetapi juga mengapa barang itu dibeli, bagaimana kebutuhannya ditentukan, bagaimana prosesnya dilakukan, dan apakah seluruh keputusan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.