KSPSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden Amanah Reformasi
Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR. Dalam rapat tersebut, Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan posisi Polri di bawah Presiden langsung merupakan amanah reformasi.
Rapat ini berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dalam kesempatan itu, Andi Gani menyampaikan kegelisahannya ada pihak yang mencoba memojokkan Polri.
“Ini kegelisahan kami karena melihat Polri begitu dipojokkan dengan beberapa elemen, dan kami sebagai elemen besar, Pak Habiburokhman (Ketua Komisi III DPR), kami tidak mengatasnamakan rakyat, tapi faktanya kami punya basis jutaan, tapi tidak pernah mentang-mentang punya massa jutaan, menekan-nekan, kami tak pernah lakukan, tapi akhirnya beberapa hari lalu kami lakukan ikrar buruh Indonesia di Tugu Proklamasi, dihadiri oleh 3 konfederasi buruh terbesar,” kata Andi Gani.
Andi Gani kemudian menyampaikan Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Menurutnya, posisi Polri saat ini merupakan amanah reformasi.
“Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang. Saya berani nyatakan itu karena sekelompok orang tersebut mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat, kami hanya berani atasnamakan anggota kami sendiri,” tegasnya.
Atas dasar itulah, Andi Gani meminta agar Komisi III DPR tetap mengawal posisi Polri. Ia juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto tidak tertekan oleh banyak pihak soal isu tersebut.
“Karena itu saya mohon, Pak Habiburokhman orang dekat Pak Presiden ‘Pak Presiden jangan sampai tertekan, yakinlah gerakan buruh bersama Pak Presiden Prabowo Subianto’,” ujar dia.
Andi Gani lantas menjelaskan alasan kaum buruh mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Ia membeberkan jasa Polri terhadap kaum buruh.
“Mengapa kami dukung Polri tetap di bawah Presiden? Karena pertama kali di dunia Polri membentuk desk ketenagakerjaan, nggak ada di negara manapun, baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi desk ketenagakerjaan dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, dan hampir semua 70% RJ,” tuturnya.
Kemudian, Andi Gani juga mendorong agar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri tetap berada di Komisi III DPR. “Fit and proper calon Kapolri harus tetap berada di Komisi III DPR karena itu checks and balances antara legislatif dengan eksekutif,” imbuhnya.
