Program Percetakan Sawah Dinas Pertanian Luwu Utara Menjadi Prioritas Pemerintah.
LUWU UTARA — Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu daerah penerima program Cetak Sawah Rakyat dari pemerintah pusat. Program yang masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak 3 juta hektare sawah baru ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi prioritas.
Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara, Pasalongan S.P. M.Si, menyebut Luwu Utara mulai menerima proyek cetak sawah sejak 2025 seluas 2.000 hektare. Dan sampai saat ini sudah di lakukan desain seluas 9.500 hektare.
Pasalongan baru menjabat sebagai Kadis Pertanian sejak Maret 2026. Ia menegaskan, pelaksanaan cetak sawah bukan dikerjakan oleh Pemda.
“Proyek cetak bukan kami yang mengerjakan. Semuanya ada di Balai. Proses tendernya di Balai Pertanian Lahan dan Irigasi kelas I Makassar. Kami di sini hanya sebagai fasilitator, sebatas menyiapkan lahan,” jelasnya.
Kendala Lahan Irigasi Balease
Salah satu tantangan terbesar ada di kawasan irigasi Balease. Berdasarkan perencanaan awal, Bendungan Balease dibangun untuk mengairi 21.000 hektare sawah.
“Karena pembangunannya lambat, sebagian petani sudah terlanjur menanam sawit. Sekarang setelah ada program cetak sawah, banyak yang enggan karena sawitnya sangat menjanjikan sumber pendapatan petani . Di situlah permasalahannya,” kata Pasalongan.
Data di Dinas Pertanian mencatat ada sekitar 3.700 hektare lahan di wilayah irigasi Balease yang masih bermasalah. Dari target 21.000 hektare, yang sudah menjadi sawah baru melebihi 4.000 hektare. Artinya masih ada kekurangan sekitar 18.000 hektare yang perlu diselesaikan.
Bupati Luwu Utara diharapkan melakukan pendekatan persuasif dan kekeluargaan agar petani bersedia mengalihfungsikan kembali lahannya untuk sawah.
Target 20.000 Hektare dan Dampak Ekonomi
Pasolongan menargetkan Luwu Utara bisa mencetak 20.000 hektare sawah baru. Jika tercapai, ini akan menjadi yang terluas di Pulau Sulawesi. Khusus Kecamatan Balease saja ditargetkan 18.000 hektare.
“Cetak sawah ini program strategis nasional untuk ketahanan pangan dan stabilitas nasional. Kita 340 juta penduduk makannya beras, jadi harus kita siapkan. Sementara sawah kita banyak yang alih fungsi,” ujarnya.
Program ini berjalan multi years hingga 2029. Lahan yang belum dikelola pada 2025 akan ditender ulang oleh kementerian.
Skema pembayaran hanya dilakukan saat tahapan olah lahan selesai. Ada tiga tahapan: land clearing, land leveling, dan olah lahan. “Yang dibayar itu hanya olah lahan. Dan yang menentukan diterima atau tidak adalah petaninya, saat menyatakan ‘saya sudah terima’,” terang Pasalongan.
Meski demikian, ia membantah program ini merugikan negara. “Banyak bantuan yang ikut di situ. Kita kasih alsintan, bibit, dan pupuk. Termasuk dolomit untuk menetralkan tanah ,” tambahnya.
Hasil panen perdana sudah terlihat di Desa Laba dan Desa Torpedo Jaya dengan produktivitas 12 ton per hektare. Dari total 7.400 hektare yang sudah dicetak, 200–300 hektare di antaranya sudah tanan dan sebagian sudah panen.
Menuju Lumbung Pangan
Dengan total luas sawah di Luwu Utara yang diproyeksikan mencapai 50.000 hektare ditambah irigasi permanen, lahan bisa ditanami 3 kali setahun.
“Per hektare kita bisa menghasilkan Rp90 juta. Kalau 5.000 hektare berarti Rp 450 milyar. Dikali 3 musim tanam, itulah sumbangsih kita ke negara,” hitung Pasalongan.Sp Msi
Ia juga berharap di beberapa titik bisa dikembangkan usaha mina padi. “Minimal kita bisa menyumbang ikan air tawar untuk Sulsel,” tutupnya.
Program Cetak Sawah Rakyat diharapkan mampu mendorong Luwu Utara menjadi salah satu lumbung pangan nasional baru di Indonesia Timur.(Fath)
