Luwu Utara Masuki Fase Transisi ke Pemulihan Pascabencana, Bupati: Tetap Waspada dan Tuntaskan Penanganan!
Luwu Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara secara resmi mengalihkan status penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Luwu Utara dari masa tanggap darurat menjadi masa transisi darurat menuju pemulihan.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Tanah Longsor yang dipimpin langsung Bupati Andi Abdullah Rahim, di Ruang Command Center, Senin (30/6/2026).
Masa transisi darurat menuju pemulihan ini disepakati akan berlangsung selama enam bulan ke depan, setelah sebelumnya Luwu Utara melewati masa tanggap darurat selama 30 hari ditambah perpanjangan 14 hari.
Dalam arahannya, Bupati Andi Abdullah Rahim membeberkan bahwa situasi di beberapa wilayah terdampak kini telah menunjukkan progres pemulihan yang cukup signifikan. Kondisi positif ini turut didukung oleh faktor alam yang kian membaik.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak curah hujan tinggi di wilayah Luwu Utara telah terlewati pada bulan Mei lalu. Memasuki bulan Juni dan waktu ke depan, intensitas curah hujan diprediksi relatif rendah.
Kendati demikian, Bupati Andi Rahim menegaskan bahwa perubahan status dari tanggap darurat ke transisi darurat menuju masa pemulihan ini bukan berarti penanganan harus kian melonggar. Sebaliknya, kata dia, semua pihak harus tetap meningkatkan kewaspadaannya.
“Kita masih butuh waktu untuk bisa memastikan fokus pekerjaan kita sampai tuntas. Perubahan status ke masa transisi pemulihan memerlukan waktu agar persoalan banjir ini dapat tertangani dengan lebih baik dan progresnya berjalan terukur,” ujar Andi Rahim.
Menghadapi masa transisi ini, ia menginstruksikan seluruh jajaran dan instansi terkait untuk tidak menurunkan tingkat kewaspadaan. Ada tiga poin utama yang menjadi fokus, yaitu kesiapsiagaan total dengan meminta tim untuk tetap standby, waspada, dan terus bekerja guna memastikan seluruh sumber penyebab bencana dapat ditangani secara permanen.
Termasuk adanya jaminan logistik untuk pengungsi dengan memastikan seluruh korban bencana tidak kekurangan pasokan logistik dan tetap mendapatkan bantuan makanan dan minuman yang layak. Tak hanya itu, sinergi lintas sektor juga mesti ditingkatkan.
Hadir dalam rakor ini: Pabung Kodim 1403 Palopo; Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka, Misnawati Djemmang; Kalaksa BPBD, Agunawan; Kepala DPUTRKPK2, Sofyan Halim; Kepala Bapperida, Muharwan; Perwakilan BMKG; serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) yang hadir via zoom, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Dengan kolaborasi yang kuat serta adanya penurunan intensitas curah hujan, maka Pemda Luwu Utara optimistis masa transisi enam bulan ini akan membawa Luwu Utara bangkit lebih kuat dan aman dari ancaman bencana serupa di masa depan. (*)
