Jakarta, southsulawesinews25.com– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendorong dilakukannya investigasi mendalam terkait serangan siber ransomware yang menargetkan server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara yang dikelola oleh PT Telkom. Rabu (10 Juli 2024)
“Jika ada yang tidak kompeten, maka harus dicopot. Termasuk indikasi bahwa pegawai PT Telkom terlibat, saya mendorong investigasi dan audit menyeluruh,” kata Erick Thohir di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7).
Serangan ini menyebabkan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya. Erick Thohir menyatakan dukungannya terhadap langkah ini dan menekankan pentingnya evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Dirjen dari Kominfo sudah mengundurkan diri. Saya mendukung kebijakan Pak Hadi (Menkopolhukam) untuk mengoreksi pihak-pihak yang tidak kompeten. Ini sesuai dengan arahan presiden,” tambah Erick.
Dalam rapat di Komisi I DPR, Ketua Meutya Hafid menyebutkan bahwa terdapat informasi tentang kelalaian pegawai PT Telkom yang mengakibatkan sistem PDN di Surabaya diretas. DPR mendesak Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan penjelasan terkait insiden yang melumpuhkan layanan publik tersebut.
Herlan Wijanarko, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit forensik dari BSSN. Sementara itu, Meutya Hafid meminta pembentukan satuan tugas (satgas) nasional untuk keamanan siber PDN guna mencegah serangan di masa depan.
“Satgas ini akan bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDN, melakukan pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terbaru, dan menerapkan pendekatan proaktif serta berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber,” jelas Meutya Hafid.
Selain itu, Komisi I DPR RI juga mengimbau Kemenkominfo dan BSSN untuk membentuk pusat krisis terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi berkala mengenai penanganan serta pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware.
“Publik harus terus mendapat informasi,” tutup Meutya Hafid.
